Dok. Shutterstock




Fakta sejarah menunjukkan bahwa posisi wanita yang setara dengan pria nyatanya sudah terjadi bahkan sejak ribuan tahun lalu, ketika Nusantara masih terdiri atas banyak  kerajaan. Pada era itu, ada sejumlah kerajaan yang dipimpin oleh raja putri, sebutan untuk raja wanita.

Bahkan, beberapa dari raja putri ini memiliki jejak sejarah yang kuat hingga tercatat dalam berita Tiongkok. 

Misalnya seperti Ratu Jay Shima, raja wanita pertama yang menjadi penguasa di Kerajaan Kalingga pada tahun 674 M sampai 695 M, Tribhuwana Wijayatunggadewi, raja putri Kerajaan Majapahit tahun 1328 - 1351, hingga Ratu Wa Kaa Kaa dari  Kerajaan Buton yang memimpin dari tahun 1332 - 1366.

Memang posisi wanita sebagai pemimpin di era kerajaan Hindu - Buddha maupun di awal masuknya Islam tak sebanyak raja-raja pria. Dari era Mataram kuno (abad ke-8 M) hingga Majapahit (abad ke-16 M), tercatat ada 52 raja yang memegang takhta kekuasaan dan hanya ada 3 raja wanita yang berkuasa. Memasuki masa kekuasaan Majapahit, diketahui hanya ada 2 raja wanita.

Belum lagi, catatan sejarah tentang ratu-ratu ini juga tak begitu banyak, sehingga nama mereka tak cukup dikenal dengan baik. Contohnya, ketika berbicara tentang Kerajaan Majapahit, masyarakat akan lebih mengenal Raden Wijaya atau Hayam Wuruk dibandingkan Tribhuwana Wijayatunggadewi, yang justru berhasil melakukan ekspansi besar-besaran untuk memperluas daerah kekuasaan kerajaan.

Meski jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari dan tidak banyak dibicarakan, para raja wanita penguasa Nusantara ini diakui secara historis bahwa kekuatan mereka tak kalah dengan raja-raja pria. Bahkan, hingga ke mancanegara. 

Jika menilik pada keberadaan ratu-ratu hebat di masa lampau, menurut Dra. D.S. Nugrahani, M.A., dosen arkeologi dari Universitas Gadjah Mada, ini tak lepas dari gemblengan yang mereka dapat sejak masih menjadi putri mahkota.

Dimulai dari menjadi penguasa daerah, masuk ke keraton menjadi pejabat tinggi birokrasi kerajaan, hingga menjadi ratu. Mereka mendapatkan ilmu yang dipupuk sejak kecil. 

Apalagi pada beberapa kerajaan zaman dahulu, tak ada batasan khusus bagi wanita menjadi penguasa kerajaan, selama mereka adalah putri atau putra raja yang lahir dari permaisuri. Jika tak ada, barulah dialihkan kepada keturunan raja dari selir atau kerabat paling dekat dengan raja. 

Titi Surti Nastiti, arkeolog senior di Pusat Arkeologi Nasional, yang menulis Perempuan Jawa: Kedudukan dan Peranannya dalam Masyarakat Abad VIII – XV, menuturkan bahwa kesetaraan pria dan wanita dalam masyarakat Jawa kuno berakar pada budaya yang tak membedakan hak waris.

Begitu pula dalam buku Nusa Jawa: Jaringan Asia, yang ditulis sejarawan Denys Lombard, perundangan Majapahit tak menyinggung soal wanita berstatus inferior hingga tak boleh memegang jabatan tinggi.

Dalam bukunya, Titi juga menambahkan bahwa pada masa Jawa kuno, wanita dan pria digambarkan sebagai mitra yang sejajar. Kesetaraan yang terlihat di semua aspek kehidupan masyarakat ini menunjukkan bahwa baik wanita maupun pria sama-sama dapat bergerak bebas di ranah domestik maupun publik.

Dalam bahasa Sanskerta,  akar kata wanita dan pria dimaknai setara. Wanita diambil dari kata vanita, di mana van bermakna tercinta, istri, perempuan, dan anak gadis. Sementara kata pria diambil dari kata priya yang berarti tercinta, kekasih yang disukai, yang diinginkan, dan sebagainya. 

Namun, memang tak dipungkiri, ada pembagian kerja secara seksual yang diterapkan. Misalnya, pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik umumnya dilakukan oleh pria, sementara pekerjaan yang lebih ringan dilakukan oleh wanita.

“Tapi, jangan melihatnya sebagai pembeda.  Apa yang dikerjakan antara pria dan wanita itu justru saling melengkapi,” papar Nugrahani.



(lanjut ke halaman berikutnya)

 

BACA JUGA :
4 Perjuangan Berat Wanita Asia Menuju Kesetaraan
Pentingnya Menggaungkan Kesuksesan Wanita
Era Kesetaraan Dan Inovasi

 

 


Dok. Istimewa




Kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat di era kerajaan, menurut Nugrahani, sangat erat kaitannya dengan perspektif religius yang memengaruhi konspirasi kehidupan di masa itu.

“Jadi, ada anggapan bahwa kerajaan itu akan makmur sejahtera dan damai kalau mengikuti konspirasi dari alam semesta yang selaras. Selaras itu ketika kekuatan maskulin dan feminin bersatu,” jelas Nugrahani. 

Ia mencontohkan kisah Lingga dan Yoni, yang merupakan perpaduan antara kekuatan feminin dan maskulin. Ketika keduanya bersatu akan menimbulkan satu penciptaan alam semesta yang selaras.

“Wanita itu fungsinya adalah penyelaras dunia dan penyeimbang dalam kehidupan manusia. Pria ada tugas tertentu dan wanita juga begitu, sehingga mereka saling mendukung dan melengkapi,” katanya.

Bukti lain yang ditunjukkan Nugrahani tentang posisi pria dan wanita yang sejajar dapat dilihat pada arca-arca dewi yang memiliki ukuran sama besar dengan arca pria. Mereka juga mengenakan atribut yang sama, menunjukkan bahwa mereka dipandang setara pada era di mana arca tersebut berasal.

“Pria dan wanita digambarkan memakai pakaian yang sama. Kecuali dia berbeda status sosialnya,” tambahnya.

Catatan sejarah yang menunjukkan besarnya peran wanita pada posisi-posisi tinggi tertentu dalam masyarakat di era kejayaan kerajaan tempo dulu memang sesuatu yang membanggakan. Namun, tak lantas dapat digeneralisasi bahwa kesetaraan terjadi di semua lapisan masyarakat era itu.

Memang, jika diperhatikan, wanita-wanita yang berkuasa di eranya mayoritas adalah mereka yang datang dari kalangan elite atau merupakan keturunan dari keluarga kerajaan. Sementara di lapisan bawah, belum diketahui secara pasti apakah kesetaraan juga sama terjadi.

Hal tersebut pernah disampaikan oleh Titi Surti Nastiti bahwa pada masa Jawa kuno posisi wanita dan pria tidak selalu setara.

Namun, fakta bahwa kerajaan-kerajaan di Indonesia memiliki raja wanita terbaik merupakan  kesempatan yang harusnya sama diberikan kepada pria dan wanita dalam tiap sisi kehidupan. Dari sosok ratu,  kita bisa melihat contoh wanita-wanita yang berdaya dan mampu menjadi pemimpin yang arif.

Sosok Ratu Shima misalnya, terkenal pandai berdiplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain dan adil serta tegas dalam menerapkan hukum di kerajaan yang dikuasainya saat itu.

Di Kerajaan Majapahit, salah satu kesuksesan Tribhuwana Wijayatunggadewi yang tercatat adalah berhasil menyatukan Nusantara yang terdiri atas ribuan gugusan pulau. Ini menjadi cikal bakal NKRI.

Pada masa kepemimpinan para sultanah di Kerajaan Aceh, banyak perubahan kebijakan yang mendorong pemberdayaan wanita. Salah satunya, membuka pusat pendidikan yang dulunya hanya boleh diakses oleh pria, menjadi bebas digunakan oleh wanita.

Hal tersebut sejalan dengan mimpi Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin, Ratu Kerajaan Aceh, yang menginginkan semua anak perempuan untuk belajar.

Menurut Nugrahani, ketika para wanita menjadi penguasa di eranya, mereka memiliki kelebihan masing-masing.

“Mereka tak hanya pandai, cerdas, tapi juga menggunakan hati. Kekuasaan itu tidak hanya harus bertangan besi, tapi juga harus ada aspek welas asih-nya. Welas asih dimaknai sebagai sesuatu yang sangat dalam. Bukan berarti dia lemah, tapi menyelesaikan persoalan tidak harus dengan senjata,” tutur Nugrahani. (f)



BACA JUGA :
4 Perjuangan Berat Wanita Asia Menuju Kesetaraan
Pentingnya Menggaungkan Kesuksesan Wanita
Era Kesetaraan Dan Inovasi